Kuliah Umum Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H. di Universitas Prima Indonesia

Road Map Sudah Dapat Dijadikan Acuan Dalam Pelaksanaan Fungsi Peradilan.

Jumat, 07 Februari 2014, Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H., mengatakan, "Road Map sudah dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan fungsi peradilan yang bersih dan berwibawa".

Hal tersebut diungkapkan Gayus Lumbuun pada kuliah umum tentang "Supremasi Hukum Pada Era Demokrasi" di Aula Rumah Sakit Royal Prima, jalan Ayahanda, Medan. Hadir dalam acara tersebut, Pembina Yayasan Unpri, dr. I Nyoman Ehrich Lister, M.Kes, AIFM, Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Unpri, yang juga Dekan Fakultas Hukum Unpri, Tommy Leonard, S.H., M.Kn., Rektor Unpri, Prof. dr. Djakobus Tarigan, AAI, DAAK, Wakil Rektor I Unpri, Prof. Dr. drg. Monang Panjaitan, M.S., M.A., Wakil Rektor II Unpri, Ermi Girsang, SKM, M.Kes, Ka Humas Unpri, Ramli J Marpaung S.H., M.M., Direktur Rumah Sakit Royal Prima, dr. Deli Theo, SpPK, MARS, Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut, drg. Mellisa Sim, seluruh dekan dan para wakil dekan, ketua program studi serta, seluruh dosen dan staff di Universitas Prima Indonesia.

"Mahkamah Agung telah merumuskan Road Map Pembaruan Peradilan yang sudah tersusun secara sistematis dan komprehensif, yang tertuang sebagai Lampiran I Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035", ujar Gayus Lumbuun. Gayus menyebutkan, Road Map tersebut secara bertahap akan dilaksanakan selama 25 tahun.

Disebutkannya, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 didasarkan pada kebutuhan penguatan kelembagaan hukum Mahkamah Agung dan Badan - Badan Peradilan dengan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu: terwujudnya Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization), dan Organisasi Berbasis Pengetahuan (Knowledge Based Organization).

"Dalam cetak biru tersebut dirumuskan pula bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Yang Agung adalah bila Badan -Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta Hakim dan Aparatur Peradilan yang berintegritas dan profesional", ucapnya tegas.

Kata kunci dari integritas dan profesional kata Gayus, adalah kompetensi suatu kombinasi antara Ketrampilan (Skill), Pengetahuan (Knowledge), dan atribut Personal (Attributes) yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. Untuk memperoleh SDM peradilan yang berkompeten, maka harus ada langkah - langkah peningkatan kualitas SDM Badan Peradilan yang terencana dalam program - program pembaruan peradilan.

Sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi ini diharapkan mampu melaksanakan tugas penegakan hukum yang demokratis, dalam arti menjadikan manusia atau rakyat sebagai inti dari putusan yang adil, tanpa diskriminatif. "Ke depan diharapkan agar ungkapan “hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah” akan sirna dari hati nurani dan tindak tanduk aparatur penegak hukum berdasarkan prinsip persamaan kedudukan di depan hukum", kata Gayus lagi.

Dia menambahkan, agenda reformasi badan peradilan meliputi bidang fungsi teknis peradilan, manajemen administrasi perkara, manajemen pengawasan, manajemen SDM, pendidikan dan pelatihan, manajemen keuangan, manajemen informasi, dan manajemen teknologi.

Secara keseluruhan agenda pembaruan akan selesai pada tahun 2030 dan mulai tahun 2030 sudah dapat dilaksanakan secara komprehensif. Agenda yang paling awal selesai adalah manajemen keuangan dan aset. Sedangkan yang paling akhir, yang merupakan inti dari fungsi peradilan adalah fungsi teknis peradilan dan manajemen administrasi peradilan.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unpri, Tommy Leonard, S.H., M.Kn., menambahkan, memasuki era reformasi, supremasi hukum dan demokrasi merupakan 2 (dua) hal yang menjadi dambaan bangsa Indonesia, untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Tommy, supremasi hukum dan demokrasi merupakan 2 (dua) hal yang sangat berkaitan erat dimana dalam supremasi hukum menempatkan prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi, sedangkan dalam demokrasi menggambarkan kedaulatan rakyat (democracy) sebagai kekuasaan tertinggi.

Tommy menyebutkan, kuliah umum ini merupakan kesempatan bagi mahasiswa/i Unpri untuk mendapat pencerahan, bagaimana supremasi hukum mengawal demokrasi di Indonesia sehingga dapat berjalan bersama menuju tujuan negara sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan, ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berita Seputar Hukum:

• FH UNPRI : PN Lubuk Pakam Teken MoU - Ketua PN Lubuk Pakam Siap Bina Mahasiswa FH UNPRI
• INTERNATIONAL CONFERENCE 'ACCELARATION OF ACADEMIC TRANSFORMATION ASIA-EROPA OF LAW FACULTY’ - Prof. dr. Antoine (Ton) Hol : Sarjana Hukum Harus Menguasai Legal Practice, Public Policy dan Enterprenuer
• INDONESIA HINGGA KINI BELUM MILIKI KEBIJAKAN CYBER SECURITY YANG BERSIFAT LEX SPECIALIS - Letnan Jendral TNI (Purn) Dr. Syarifudin Tippe, M.Si., Pada Kuliah Umum di FH Unpri
• KETUA DKPP BERI KULIAH UMUM DI UNPRI - Unpri Berpotensi Besar Untuk Maju dan Berkembang
• MOU FH UNPRI & KANWIL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM SUMUT - Kakanwil Kementrian Hukum & HAM Sumut Kuliah Umum di FH Unpri

Berita Lain:

• UNPRI bebas Narkoba - Dandim 0201/BS dan UNPRI Siap Perang Terhadap Narkoba
• "UNPRI Fiesta 2016 Ciri Perguruan Tinggi Berkualitas" - UNPRI terus berkembang dan menjadi salah satu universitas terbaik di Sumatera Utara (Sumut).
• Dokter Gigi Lulusan Unpri Wajib Miliki Komitmen - FKG Unpri meminta lulusannya supaya memiliki komitmen bersedia ditempatkan bertugas dimana pun dan mengedepankan pelayanan serta edukasi kesehatan gigi pada masyarakat.
• Unpri Bantu Lanjutkan Pendidikan -
• YUDISIUM FAKULTAS TEKNOLOGI & ILMU KOMPUTER UNPRI KE VI - Abdi Dharma: Dalam Melakukan Sesuatu, Jangan Pernah Berpikir Terlalu Panjang

Berita Halaman Depan:

• UNPRI UNIVERSITAS UNGGULAN DI SUMATERA UTARA - Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut: UNPRI Universitas Swasta Berkualitas
• INDONESIA HINGGA KINI BELUM MILIKI KEBIJAKAN CYBER SECURITY YANG BERSIFAT LEX SPECIALIS - Letnan Jendral TNI (Purn) Dr. Syarifudin Tippe, M.Si., Pada Kuliah Umum di FH Unpri
• SUPREMASI HUKUM PADA ERA DEMOKRASI - Kuliah Umum Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H. di Universitas Prima Indonesia
• MENUMBUHKAN JIWA KEWIRAUSAHAAN DI KALANGAN MAHASISWA - Hary Tanoesoedibjo Beri Kuliah Umum Kepada Mahasiswa/i Unpri
• WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA MINTA RUMAH SAKIT SIAPKAN LAYANAN UNGGULAN - Audiensi Rencana Peresmian Operasional Rumah Sakit Royal Prima di Kantor Wakil Gubernur Sumatera Utara
• FESTIVAL OF COLOR UNPRI - 3.000 Peserta Meriahkan Diversity Festival of Color Unpri
• SUMUT DISCUSSION CLUB - Tantangan Paling Besar Apabila Tak Bisa Memanfaatkan Dari Peluang yang Terbuka Oleh MEA 2015
• FTIK UNPRI GELAR SEMINAR NASIONAL - RE Nainggolan Dinobatkan Sebagai Ikon Pendorong Smart City di Medan
• SUMUT DISCUSSION CLUB II - SDM Yang Kompeten Salah Satu Aspek Penting Yang Perlu Dipersiapkan Dalam Menghadapi MEA 2015
• FAKULTAS PSIKOLOGI UNPRI GELAR SEMINAR PERAN HIPHOTERAPY DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI - Tubuh yang Penuh Beban Emosional Akan Sulit Mencapai Tujuan Hidup
• WORKSHOP PUBLIC SPEAKING - FTIK Hadirkan Choky Sitohang Pada Workshop Public Speaking Skills
• DPRD MEDAN TERIMA KUNJUNGAN KELUARGA BESAR UNPRI DAN MANAJEMEN RS ROYAL PRIMA - Fakultas Kedokteran Dituntut Cetak Dokter Berkualitas
• FESTIVAL KEWIRAUSAHAAN FE UNPRI - Kepala Perwakilan BI Sumut : Unpri diharapkan Menjadi Road Model Perguruan Tinggi Tempat Mengembangkan Wiraswasta
• LOMBA ISCE 2014 PRODI TEKNIK INDUSTRI UNPRI - Mahasiswa Teknik Industri Unpri Ikuti Lomba ISCE
• UNPRI GELAR SEMINAR PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP - Penanggulangan Dampak Limbah Fasilitas Kesehatan Terhadap Kesehatan Masyarakat