Loading...

UNPRI Tempuh Jalur Hukum atas Dugaan Pengaduan Palsu Mantan Dosen UNPRI Dr. ATS, ST, MM

Bantah Tuduhan Manipulasi Data, UNPRI Pastikan Administrasi Sesuai Regulasi

Medan, 19 November 2026 — Universitas Prima Indonesia (UNPRI) akhirnya menempuh jalur hukum, terkait dugaan pengaduan palsu mantan dosen UNPRI Dr. ATS, ST, MM di Polda Sumatera Utara. Demikian diungkapkan Dekan Fakultas Ekonomi (FE) UNPRI, Assoc. Prof. Dr. Fajar Rezeki Ananda Lubis, S.E., M.S.M. saat menggelar konferensi pers, Kamis (19/11/2026) di Medan.

Fajar menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan nama baik institusi pendidikan melalui langkah hukum yang ditempuh secara resmi, dengan membuat laporan kepada pihak Kepolisian, terkait dugaan tindak pidana pengaduan palsu mantan dosen UNPRI Dr. ATS, ST, MM, sehubungan dengan tuduhan manipulasi data yang ditujukan kepada pihak universitas.

Dikatakan Fajar, langkah hukum ini merupakan bentuk tanggung jawab institusi, dalam menyikapi tuduhan yang dinilai tidak berdasar dan berpotensi merugikan reputasi, serta kepercayaan publik terhadap institusi. Fajar juga menjelaskan, bahwa Dr. ATS, ST, MM memang pernah tercatat sebagai dosen di lingkungan UNPRI, sejak tahun 2018 dan memperoleh hak atau pendapatan bulanan.

Dalam proses administrasi kepegawaian dan pengelolaan data dosen, kata Fajar, universitas menerapkan prosedur administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap dosen berkewajiban menyerahkan dokumen persyaratan akademik dan administrasi, termasuk ijazah, identitas diri, serta dokumen perjanjian kerja. Seluruh dokumen tersebut, kata Fajar, diserahkan oleh dosen yang bersangkutan melalui mekanisme administrasi universitas dalam bentuk dokumen digital maupun dokumen pendukung lainnya. Dengan demikian, UNPRI memiliki dokumentasi administrasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan proses pengelolaan data dosen tersebut.

Fajar juga menegaskan, bahwa proses administrasi dosen, termasuk pengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), serta kepangkatan akademik, dilaksanakan berdasarkan dokumen dan persyaratan yang disampaikan oleh mantan dosen UNPRI tersebut. "Universitas tidak memiliki kepentingan untuk merekayasa atau memanipulasi data dosen," ucapnya. Sebaliknya, tambah Fajar lagi, universitas berkepentingan memastikan bahwa seluruh data akademik dan kepegawaian tercatat secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama yang bersangkutan berstatus sebagai dosen tetap, katanya, universitas telah memberikan hak-hak kepegawaiannya berupa gaji dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, setiap dosen juga memiliki kewajiban menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Fajar juga memaparkan sejak tahun 2025, pihak universitas mencatat adanya permasalahan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban akademik yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak fakultas telah melakukan pembinaan serta menyampaikan teguran, dan peringatan secara berulang. Namun, katanya, karena permasalahan tersebut tidak terselesaikan, pada Februari 2026 dilakukan pemberhentian dari status dosen tetap sesuai mekanisme dan ketentuan internal yang berlaku.

Fajar dengan tegas membantah tuduhan mantan dosen UNPRI Dr. ATS, ST, MM bahwa pihak fakultas maupun universitas telah melakukan manipulasi data dosen yang bersangkutan. Berdasarkan dokumentasi administrasi yang dimiliki, dokumen persyaratan berasal dari dosen yang bersangkutan dan diserahkan untuk kepentingan administrasi kepegawaian serta akademik. Oleh karena itu, ucap Fajar, tuduhan manipulasi data tersebut perlu dibuktikan melalui mekanisme hukum dan tidak sepatutnya disampaikan sebagai suatu fakta, tanpa dasar dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu pihaknya menyerahkan penilaian terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dijelaskan Fajar, UNPRI merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan mahasiswa, orang tua, tenaga pendidik, mitra, serta masyarakat luas. "Universitas menghormati kebebasan setiap pihak untuk menyampaikan pendapat dan menempuh jalur hukum. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, serta tidak disertai tuduhan yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi pihak lain," katanya.

Melalui laporan resmi dengan nomor LP 1984/XI/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA kepada Kepolisian, pihaknya berharap persoalan ini dapat diproses secara objektif, profesional, dan transparan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku. Pihaknya tidak ingin terlibat dalam polemik atau saling menyerang melalui media. Namun, UNPRI juga tidak akan tinggal diam apabila kehormatan, integritas, dan reputasi institusi diduga dirugikan oleh tuduhan yang tidak benar.

"UNPRI akan tetap fokus pada tugas utamanya, yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, menjaga integritas akademik, serta memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi masyarakat," katanya.

Berita ditulis oleh: Humas UNPRI



Berita seputar "Universitas Prima Indonesia:"

Mahasiswi Kampus Swasta Nasional Socio-Technopreneurship UNPRI Raih Gelar CHAMPION dan 3RD PLACE pada Ajang 3X3 Achilles BRIMO 2025 Sumatra Utara
2026-11-20 14:22:41 by Muhammad Aditya Kurnia
Bantah Tuduhan Manipulasi Data, UNPRI Pastikan Administrasi Sesuai Regulasi
Mahasiswa UNPRI Rusmita Sari Terpilih Jadi Delegasi Youth Exchange and Conference di Malaysia
2026-11-20 14:22:41 by Muhammad Aditya Kurnia
Bantah Tuduhan Manipulasi Data, UNPRI Pastikan Administrasi Sesuai Regulasi
UNPRI Dukung Peningkatan Kompetensi ASN Kabupaten Samosir
2026-11-20 14:22:41 by Muhammad Aditya Kurnia
Bantah Tuduhan Manipulasi Data, UNPRI Pastikan Administrasi Sesuai Regulasi
Kerjasama UNPRI dan PT PNM
2026-11-20 14:22:41 by Muhammad Aditya Kurnia
Bantah Tuduhan Manipulasi Data, UNPRI Pastikan Administrasi Sesuai Regulasi
Sidang Senat Terbuka
2026-11-20 14:22:41 by Muhammad Aditya Kurnia
Bantah Tuduhan Manipulasi Data, UNPRI Pastikan Administrasi Sesuai Regulasi

Berita Lain

Kuliah Umum Fakultas Hukum: Kepala BKN RI, Prof. Zudan Ajak Mahasiswa UNPRI Jaga Toleransi dan Bangun Birokrasi Cerdas Menuju Indonesia Emas 2045
2026-11-20 14:22:41 by Muhammad Aditya Kurnia
Bantah Tuduhan Manipulasi Data, UNPRI Pastikan Administrasi Sesuai Regulasi
ICEBesMA 2025 UNPRI Perkuat Kolaborasi Akademik Internasional melalui Konferensi, Publikasi Riset, dan Pengabdian Masyarakat
2026-11-20 14:22:41 by Muhammad Aditya Kurnia
Bantah Tuduhan Manipulasi Data, UNPRI Pastikan Administrasi Sesuai Regulasi
Cetak Sejarah Baru ! UNPRI Resmi Menjadi Universitas Swasta Pertama di Indonesia dengan Akreditasi Internasional IAAHEH untuk Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter
2026-11-20 14:22:41 by Muhammad Aditya Kurnia
Bantah Tuduhan Manipulasi Data, UNPRI Pastikan Administrasi Sesuai Regulasi
Dari Kampus Menuju Pasar Global: Divisi Ekspor Impor UNPRI Gelar Pelatihan Angkatan I bagi Sivitas Akademika
2026-11-20 14:22:41 by Muhammad Aditya Kurnia
Bantah Tuduhan Manipulasi Data, UNPRI Pastikan Administrasi Sesuai Regulasi
UNPRI Dukung Prestasi Mahasiswa Berjiwa Socio-preneurship, Adaptif, Inovatif, Inspiratif, dan Unggul Tampil di RRI Pro 2 Medan
2026-11-20 14:22:41 by Muhammad Aditya Kurnia
Bantah Tuduhan Manipulasi Data, UNPRI Pastikan Administrasi Sesuai Regulasi

Berita Halaman Depan


© Universitas Prima Indonesia 2023 - All rights reserved.