INDONESIA HINGGA KINI BELUM MILIKI KEBIJAKAN CYBER SECURITY YANG BERSIFAT LEX SPECIALIS

Letnan Jendral TNI (Purn) Dr. Syarifudin Tippe, M.Si., Pada Kuliah Umum di FH Unpri

Senin, 08 Desember 2014 16:42:22 oleh Abdi Dharma | berita selanjutnya

Indonesia hingga kini belum memiliki kebijakan cyber security yang bersifat lex specialis. Demikian diungkapkan oleh Ketua Pasca Sarjana, Universitas Jayabaya, Jakarta, Letnan Jendral TNI (Purn) Dr. Syarifudin Tippe, M.Si., pada Kuliah Umum Universitas Prima Indonesia (Unpri), di lantai V Rumah Sakit Royal Prima, jalan Ayahanda, Medan, Jumat, 05 September 2014.

"Padahal, kebijakan cyber security di berbagai negara memperlihatkan, bahwa setiap negara memiliki kebijakan yang bersifat lex specialis dalam cyber security sesuai dengan potensi ancaman yang melekat pada konteks sistem pertahanan negara", kata Letnan Jendral TNI (Purn) Dr. Syarifudin Tippe, M.Si., dihadapan ratusan mahasiswa/i Fakultas Hukum (FH) Unpri.

Kuliah umum tersebut dihadiri oleh Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia, dr. I Nyoman Ehrich Lister, M.Kes., AIFM, Ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Prima Indonesia yang juga Dekan Fakultas Hukum Unpri, Dr. Tommy Leonard, S.H., M.Kn., Penasehat Unpri, dr. Sofian Wijaya, M.H.A., dan Prof. Sanwani Nasution, S.H., anggota DPRD Sumut Komisi E Bidang Pendidikan, Sofar Siburian, S.H., M.H., Wakil Ketua DPRD Medan, Ikrimah Hamidy, S.T. M.Si, Rektor Unpri, Prof. dr. Djakobus Tarigan, AAI, DAAK, Wakil Rektor II, Ermi Girsang, SKM, M.Kes, Dekan FKG Unpri, Prof. Dr. drg. Monang Panjaitan, M.S., M.A., Dekan FK Unpri, dr. H.Yulitas Bachtiar, Sp.A., Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Indonesia, Dr. Rachma Fitriati, M.Si., Ketua Medical Education Unit (MEU) FK Unpri, dr. Ali Napiah Nasution, Direktur Rumah Sakit Royal Prima Medan, dr. Deli Theo, Sp.PK, MARS, Koordinator Global Prima, Willy Tanjaya, S.H., S.Kom., M.kn., dan para mahasiswa/i FH Unpri.

Letnan Jendral TNI (Purn) Dr. Syarifudin Tippe, M.Si., menuturkan, data menunjukan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik dari sisi penyedia layanan maupun pengguna layanan digital menunjukan nilai pemanfaatan internet di Indonesia meningkat tajam.Sehingga ketergantungan akan internet sebagai media komunikasi juga semakin meningkat.

"Kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa potensi ancaman dan gangguan melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang secara langsung, maupun tidak langsung dapat mengganggu serta mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga semakin meningkat", katanya.

Menurutnya, bentuk gangguan atau serangan tersebut dapat dikategorikan sebagai perang siber (Cyber War). Beberapa serangan cyber yang pernah dialami berupa ancaman dan gangguan yang antara lain berupa perang cyber antara Indonesia dan Portugis pada tahun 1999. Perang cyber antara Indonesia dengan Malaysia tahun 2007 sampai dengan sekarang.

Kemudian, pada tahun 2002 katanya, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Ukrania dalam hal kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi terutama online fraud. "Berbagai ancaman dan serangan atau gangguan itu menyadarkan kita tentang perlunya pengamanan terhadap berbagai aset dan infrastruktur strategis nasional, yang tidak cukup hanya dengan pengamanan fisik semata, namun sangat perlu untuk melakukan pengamanan siber juga, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi", ucapnya.

Letnan Jendral TNI (Purn) Dr. Syarifudin Tippe, M.Si., juga menambahkan, selain infrastruktur strategis nasional diperlukan pula pengamanan terhadap kepentingan masyarakat dan pribadi. Pengamanan siber tidak bisa dilakukan sebagai sebuah upaya yang bersifat sporadis dan kasuistik, namun harus dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, dan terintegrasi.

Disebutkan juga, bahwa penerapan pertahanan siber di Indonesia pada saat ini belum terkoordinasi secara nasional serta masih bersifat sektoral, berdasarkan kepentingan dan kemampuan masing - masing. "Kemampuan dan daya tangkal yang dimiliki pertahanan siber Indonesia, masih lemah. Sehingga rentan terhadap serangan yang masif", ucapnya.

Untuk itu, katanya diperlukan peran kerjasama internasional untuk mendukung keberhasilan penerapan pertahanan siber. Dalam hal ini, sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan penting dalam pertahanan siber. Oleh karena itu dibutuhkan strategi pengembangan SDM yang didukung dengan program peningkatan kompetensi yang berkesinambungan.

Sementara itu, Dekan FH Unpri, Dr. Tommy Leonard, S.H., M.Kn., menyatakan tertarik dengan judul makalah "Quo Vadis Hukum dalam Perspektif Pertahanan" yang disampaikan oleh Letnan Jendral TNI (Purn) Dr. Syarifudin Tippe, M.Si., pada kuliah umum tersebut.

Berbicara tentang Quo Vadis, kata Tommy Leonard, jelas bahwa hukum pada prinsipnya mengarah dan mengedepankan keadilan, yakni keadilan dalam prinsip moral dan humanis.

"Jika ditinjau dari perspektif pertahanan, ini menandakan bahwa pertahanan itu bukanlah hanya kajian pada bidang militer semata, tetapi pertahanan itu akan mempengaruhi pertahanan dibidang idiologi, politik hukum, teknologi, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya", papar Tommy.

Dikatakan Tommy, buah pemikiran Letnan Jendral TNI (Purn) Dr. Syarifudin Tippe, M.Si. ini merupakan suatu ide yang sangat berharga, ide yang cemerlang dan sangat bermakna. "Pemikiran ini akan memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam memperbaiki penegakan hukum yang bermartabat di negara ini", katanya.

Letnan Jendral TNI (Purn) Dr. Syarifudin Tippe, M.Si., didampingi Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia, dr. I Nyoman Ehrich Lister, M.Kes., AIFM, Ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Prima Indonesia yang juga Dekan Fakultas Hukum Unpri, Dr. Tommy Leonard, S.H., M.Kn., Penasehat Unpri, dr. Sofian Wijaya, M.H.A., dan Prof. Sanwani Nasution, S.H., anggota DPRD Sumut Komisi E Bidang Pendidikan, Sofar Siburian, S.H., M.H., Wakil Ketua DPRD Medan, Ikrimah Hamidy, S.T., M.Si., Rektor Unpri, Prof. dr. Djakobus Tarigan, AAI, DAAK, Wakil Rektor II, Ermi Girsang, SKM, M.Kes., Dekan FKG Unpri, Prof. Dr. drg. Monang Panjaitan, M.S., M.A., Dekan FK Unpri, dr. H. Yulitas Bachtiar, Sp.A., Dosen Fakultas Ilmu Sosial& Politik Universitas Indonesia, Dr Rachma Fitriati, M.Si., Ketua Medical Education Unit (MEU) FK Unpri, dr. Ali Napiah Nasution, dan Direktur Rumah Sakit Royal Prima Medan, dr. Deli Theo, Sp.PK, MARS, Koordinator Global Prima National Plus School, Willy Tanjaya, S.H., S.Kom., M.kn., foto bersama usai Kuliah Umum di Rumah Sakit Royal Prima, jalan Ayahanda, Medan, Jumat, 05 September 2014.


Berita Seputar Hukum:

Berita Lain:

Berita Halaman Depan:

10 Berita Terbaru

Fakultas

Pascasarjana

  • S2 - Kenotariatan
  • S2 - Hukum
  • S2 - Manajemen
  • S2 - Akuntansi
  • S2 - Pendidikan Bahasa Indonesia
  • S2 - Biomedis
  • S2 - Kesehatan Masyarakat

Lokasi Kampus

Medan, Sumatera Utara

Hubungi Kami