Fakultas Hukum UNPRI Tancap Gas Awal 2026, Bahas Kebebasan Berekspresi Bersama Kementerian HAM
Langkah strategis Fakultas Hukum UNPRI dalam merespons isu kebebasan berekspresi di Indonesia
UNPRI, Medan – Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia (UNPRI) kembali menunjukkan perannya sebagai fakultas hukum unggulan di Kota Medan dengan menggelar seminar bertajuk "Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Masyarakat". Kegiatan ini terlaksana atas kerja sama dengan Kementerian HAM Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara, mengangkat tema “Hak Asasi Manusia dalam Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi” pada Kamis (22/01/2026) di Hall Utama Kampus UNPRI.
Acara ini menjadi momentum strategis dengan dilaksanakannya penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama (MoA) antara Dekan Fakultas Hukum UNPRI, Dr. Elvira Fitriyani Pakpahan, S.HI., M.Hum., dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara, Dr. Flora Nainggolan, S.H., M.Hum. Seminar ini diikuti lebih dari 500 mahasiswa yang antusias menyimak materi dari para narasumber berkompeten.
Seminar menghadirkan panelis lintas sektor, yakni Prof. Sri Sulistiawati, S.H., M.Si., Ph.D. (Guru Besar FH UNPRI), AKBP Rahman Antero Purba, S.Pd., S.H., M.H. (Polda Sumut), Irwan Arfa, S.Ag., M.M. (Kepala Biro ANTARA Sumut), dan Porman JM Mahulao, S.T., M.Si. (Plt. Kadis Kominfo Sumut). Para pemateri menekankan bahwa meskipun kebebasan berpendapat dijamin konstitusi, pelaksanaannya harus bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, serta menghindari hoaks dan ujaran kebencian di ruang digital.
Dr. Flora Nainggolan, yang juga merupakan alumni Program Doktor Ilmu Hukum UNPRI, mendorong mahasiswa untuk menjadi motor penggerak kesadaran hukum. Hal ini sejalan dengan komitmen UNPRI dalam mendukung SDGs 4, SDGs 17, guna melahirkan generasi yang literat secara hukum dan digital. Sesi diskusi berlangsung dinamis, diperkaya dengan penampilan seni multi-etnis dari UNPRI Creative Fakultas Hukum.
Fakultas Hukum UNPRI saat ini mengelola empat program studi: Sarjana Ilmu Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, dan Doktor Hukum, yang seluruhnya telah terakreditasi Unggul. Prestasi ini menegaskan posisi UNPRI sebagai fakultas hukum swasta terdepan yang adaptif terhadap kebutuhan hukum nasional dan internasional.
Ingin mendalami ilmu hukum di fakultas berakreditasi Unggul dan berjejaring luas dengan instansi pemerintahan? Kunjungi website resmi UNPRI untuk informasi pendaftaran di: www.unprimdn.ac.id. (Red)
Berita seputar "Fakultas Hukum:"
2026-01-28 15:30:31 by Muhammad Aditya Kurnia
Langkah strategis Fakultas Hukum UNPRI dalam merespons isu kebebasan berekspresi di Indonesia
2026-01-28 15:30:31 by Muhammad Aditya Kurnia
Langkah strategis Fakultas Hukum UNPRI dalam merespons isu kebebasan berekspresi di Indonesia
2026-01-28 15:30:31 by Muhammad Aditya Kurnia
Langkah strategis Fakultas Hukum UNPRI dalam merespons isu kebebasan berekspresi di Indonesia
Berita Lain
2026-01-28 15:30:31 by Muhammad Aditya Kurnia
Langkah strategis Fakultas Hukum UNPRI dalam merespons isu kebebasan berekspresi di Indonesia
2026-01-28 15:30:31 by Muhammad Aditya Kurnia
Langkah strategis Fakultas Hukum UNPRI dalam merespons isu kebebasan berekspresi di Indonesia
2026-01-28 15:30:31 by Muhammad Aditya Kurnia
Langkah strategis Fakultas Hukum UNPRI dalam merespons isu kebebasan berekspresi di Indonesia
2026-01-28 15:30:31 by Muhammad Aditya Kurnia
Langkah strategis Fakultas Hukum UNPRI dalam merespons isu kebebasan berekspresi di Indonesia
2026-01-28 15:30:31 by Muhammad Aditya Kurnia
Langkah strategis Fakultas Hukum UNPRI dalam merespons isu kebebasan berekspresi di Indonesia