LAW ENFORCEMENT AND ECONOMY ISSUES

Fakultas Hukum UNPRI dan Pengadilan Negeri Medan Gelar Diskusi Hukum

Jum'at, 16 November 2012 10:10:10 oleh Abdi Dharma | berita sebelumnya | berita selanjutnya

Gordon Wagirin Sendjaja: Pengetahuan Masyarakat Soal HaKI Masih Dibawah Standar

Fakultas Hukum (FH) Universitas Prima Indonesia (UNPRI) bekerjasama dengan Pengadilan Negeri (PN) Medan, 01 November 2012 menggelar diskusi hukum dengan tema "Law Enforcement and Economy Issues". Diskusi tersebut dihadiri Ketua PN Medan Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H, Dekan FH UNPRI Tommy Leonard, SH., MKn, Dosen Tetap FH UNPRI Gordon Wagirin Sendjaja, SH., M.Hum., MKn, Subiharta (dosen FH Unpri/hakim PN Medan), sejumlah Hakim PN Medan, Wakil Dekan FH UNPRI Theresia Simatupang,S.H,M.Hum,Ka Prodi Ronald Hasudungan Sianturi, SH., MH., mahasiswa/i FH NPRI dan para undangan lainnya.

Pada kesempatan yang sama, dosen tetap FH UNPRI Gordon Wagirin Sendjaja memaparkan soal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Menurutnya, sejauh ini pengetahuan masyarakat tentang HaKI masih dibawah standar.

Menurut Gordon juga, masih kurangnya pengetahuan masyarakat soal HaKI itu dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat.

Dia berharap, kedepan pemerintah harus lebih gencar mensosialisasikanya ke masyarakat.Apalagi, saat ini HaKI sedang menjadi isu hangat yang sering diperbincangkan. Sebab, banyak kita dengar terjadi kasus pembajakan karya-karya cipta seniman tanah air sampai pemalsuan barang produksi.

Padahal sebagaimana yang kita ketahui, ungkap Gordon negara kita telah memberikan perlindungan hukum kepada seseorang atau kelompok orang atau kepada badan hukum.

Gordon menambahkan, bahwa pelanggaran HaKI berupa pembajakan, pemalsuan dalam konteks Hak Cipta dan Merek Dagang jelas merugikan bagi pelaku ekonomi, terutama akan melukai pemilik sah atas hak kekayaan intelektual tersebut. "Tidak hanya itu, konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran HaKI,"katanya.

Untuk mengurangi terjadinya pelanggaran HaKI itu, katanya, harus ada suatu upaya untuk meredam maraknya pembajakan, yaitu dengan penegakan HaKI. Dalam hal ini, perlu adanya kepedulian terhadap HaKI.

Sementara itu, Dekan FH Unpri Tommy Leonard SH MKn didampingi Ketua Panitia Hasudungan Sianturi SH MH menambahkan, pelaksanaan diskusi hukum yang bekerjasama dengan PN Medan ini merupakan salah satu upaya Unpri mensosialisasikan HaKI kepada masyarakat, utamanya kepada mahasiswa Unpri.

Sehingga, kata Tommy, mahasiswa dan para dosen di lingkungan Unpri mengetahui mengenai isu-isu hukum ekonomi yang aktual, yang kemudian dapat diterapkan di lingkungan kerja.

Tommy juga menyebutkan, bahwa diskusi hukum yang digelar ini menindaklanjuti MoU dengan PN Medan beberapa waktu lalu.

Dalam hal ini, kata Tommy, Ketua PN Medan menyambut baik kegiatan diskusi hukum yang digelar di kampus Unpri Jalan Sekip Medan.

"Dalam menindaklanjuti kerjasama tersebut, kami akan selalu melaksanakan berbagai kegiatan seperti seminar dan diskusi menyangkut hukum dan penegakan hukum." ucap Tommy meyakinkan.

Dekan FH Unpri Tommy Leonard SH MKn foto bersama dengan Ketua PN Medan Erwin Mangatas Malau SH MH, Dosen Tetap FH Unpri Gordon Wagirin Sendjaja SH MHum MKn, Subiharta (dosen FH Unpri / Hakim PN Medan), Ka Prodi Ronald Hasudungan Sianturi SH MH.


Berita Seputar Hukum:

Berita Lain:

Berita Halaman Depan:

10 Berita Terbaru

Fakultas

Pascasarjana

  • S2 - Kenotariatan
  • S2 - Hukum
  • S2 - Manajemen
  • S2 - Akuntansi
  • S2 - Pendidikan Bahasa Indonesia
  • S2 - Biomedis
  • S2 - Kesehatan Masyarakat

Lokasi Kampus

Medan, Sumatera Utara

Hubungi Kami