Kuliah Umum Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H. di Universitas Prima Indonesia

Road Map Sudah Dapat Dijadikan Acuan Dalam Pelaksanaan Fungsi Peradilan.

Jumat, 07 Februari 2014, Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H., mengatakan, "Road Map sudah dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan fungsi peradilan yang bersih dan berwibawa".

Hal tersebut diungkapkan Gayus Lumbuun pada kuliah umum tentang "Supremasi Hukum Pada Era Demokrasi" di Aula Rumah Sakit Royal Prima, jalan Ayahanda, Medan. Hadir dalam acara tersebut, Pembina Yayasan Unpri, dr. I Nyoman Ehrich Lister, M.Kes, AIFM, Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Unpri, yang juga Dekan Fakultas Hukum Unpri, Tommy Leonard, S.H., M.Kn., Rektor Unpri, Prof. dr. Djakobus Tarigan, AAI, DAAK, Wakil Rektor I Unpri, Prof. Dr. drg. Monang Panjaitan, M.S., M.A., Wakil Rektor II Unpri, Ermi Girsang, SKM, M.Kes, Ka Humas Unpri, Ramli J Marpaung S.H., M.M., Direktur Rumah Sakit Royal Prima, dr. Deli Theo, SpPK, MARS, Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut, drg. Mellisa Sim, seluruh dekan dan para wakil dekan, ketua program studi serta, seluruh dosen dan staff di Universitas Prima Indonesia.

"Mahkamah Agung telah merumuskan Road Map Pembaruan Peradilan yang sudah tersusun secara sistematis dan komprehensif, yang tertuang sebagai Lampiran I Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035", ujar Gayus Lumbuun. Gayus menyebutkan, Road Map tersebut secara bertahap akan dilaksanakan selama 25 tahun.

Disebutkannya, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 didasarkan pada kebutuhan penguatan kelembagaan hukum Mahkamah Agung dan Badan - Badan Peradilan dengan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu: terwujudnya Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization), dan Organisasi Berbasis Pengetahuan (Knowledge Based Organization).

"Dalam cetak biru tersebut dirumuskan pula bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Yang Agung adalah bila Badan -Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta Hakim dan Aparatur Peradilan yang berintegritas dan profesional", ucapnya tegas.

Kata kunci dari integritas dan profesional kata Gayus, adalah kompetensi suatu kombinasi antara Ketrampilan (Skill), Pengetahuan (Knowledge), dan atribut Personal (Attributes) yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. Untuk memperoleh SDM peradilan yang berkompeten, maka harus ada langkah - langkah peningkatan kualitas SDM Badan Peradilan yang terencana dalam program - program pembaruan peradilan.

Sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi ini diharapkan mampu melaksanakan tugas penegakan hukum yang demokratis, dalam arti menjadikan manusia atau rakyat sebagai inti dari putusan yang adil, tanpa diskriminatif. "Ke depan diharapkan agar ungkapan “hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah” akan sirna dari hati nurani dan tindak tanduk aparatur penegak hukum berdasarkan prinsip persamaan kedudukan di depan hukum", kata Gayus lagi.

Dia menambahkan, agenda reformasi badan peradilan meliputi bidang fungsi teknis peradilan, manajemen administrasi perkara, manajemen pengawasan, manajemen SDM, pendidikan dan pelatihan, manajemen keuangan, manajemen informasi, dan manajemen teknologi.

Secara keseluruhan agenda pembaruan akan selesai pada tahun 2030 dan mulai tahun 2030 sudah dapat dilaksanakan secara komprehensif. Agenda yang paling awal selesai adalah manajemen keuangan dan aset. Sedangkan yang paling akhir, yang merupakan inti dari fungsi peradilan adalah fungsi teknis peradilan dan manajemen administrasi peradilan.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unpri, Tommy Leonard, S.H., M.Kn., menambahkan, memasuki era reformasi, supremasi hukum dan demokrasi merupakan 2 (dua) hal yang menjadi dambaan bangsa Indonesia, untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Tommy, supremasi hukum dan demokrasi merupakan 2 (dua) hal yang sangat berkaitan erat dimana dalam supremasi hukum menempatkan prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi, sedangkan dalam demokrasi menggambarkan kedaulatan rakyat (democracy) sebagai kekuasaan tertinggi.

Tommy menyebutkan, kuliah umum ini merupakan kesempatan bagi mahasiswa/i Unpri untuk mendapat pencerahan, bagaimana supremasi hukum mengawal demokrasi di Indonesia sehingga dapat berjalan bersama menuju tujuan negara sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan, ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berita Seputar Hukum:

• HASIL LULUS SELEKSI AKHIR - Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2016
• KULIAH UMUM FH UNPRI - Lemahnya Regulasi Merupakan Tantangan Nyata Yang Dihadapi Indonesia Mengantisipasi Ekonomi ASEAN 2015
• Seleksi Penerimaan Ketua dan Seketaris Program Studi S1 Ilmu Hukum -
• LAW ENFORCEMENT AND ECONOMY ISSUES - Fakultas Hukum UNPRI dan Pengadilan Negeri Medan Gelar Diskusi Hukum
• KUNJUNGAN LAPAS - Mahasiswa FH Unpri kunjungi Lapas Wanita Kelas II A Medan

Berita Lain:

• Sidang Senat Terbuka - UNPRI Mengukuhkan Empat Tokoh Kesehatan sebagai Guru Besar Kehormatan
• Alumni Agro Unpri Terserap Kerja di Industri - Fakultas Agro Teknologi Garansi bekerja di Perkebunan
• Pengabdian Kepada Masyarakat - Dosen UNPRI Edukasi Ibu-ibu Lakukan Inovasi Batik Mangrove
• Universitas Prima Indonesia Teken MoU dengan PT. Prima Andalan Sumberdaya - Kerja Sama
• SK Penerimaan Hasil Administrasi Tendik Fakultas Hukum -

Berita Halaman Depan:

• 23 Tahun UNPRI, Akreditasi UNGGUL dan 51 Program Studi - UNPRI FIESTA 2024
• Rektor UNPRI: Capaian Berikutnya Akreditasi Internasional - WISUDA UNPRI PERIODE V TAHUN 2024
• Prodi Sarjana Terapan Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional UNPRI Satu-satunya di Sumatera - Hanya ada 4 di Indonesia Salah Satunya di UNPRI
• TELAH DIBUKA! Magister Keperawatan Universitas Prima Indonesia - Fakultas Keperawatan dan Kebidanan UNPRI
• PTS Terbesar di LLDIKTI 1 - Universitas Prima Indonesia Raih Akreditasi Institusi Unggul
• UNPRI Wisuda 1602 Mahasiswa : LLDIKTI 1 Yakin SDM UNPRI Unggul dan Handal - Wisuda Periode II Tahun 2023
• Kembali Ukir Prestasi : UNPRI Anugerahkan Gelar Honoris Causa bagi Dua Tokoh Dokter - Wisuda Periode II Tahun 2023
• PTS Pertama di Sumatra Dengan Prodi Spesialis : Serah Terima Mahasiswa PPDS Angkatan Pertama UNPRI - Serah Terima Mahasiswa PPDS RADIOLOGI dan PPDS Kedokteran Keluarga Layanan Primer
• Launching Kampus PSDKU UNPRI Pekanbaru - UNPRI Tingkatkan Kualitas Pendidikan Perguruan Tinggi
• Dies Natalis UNPRI ke 22 - Momentum Mengukir Karya Dan Prestasi
• Kuliah Umum di UNPRI, Erick Thohir Minta Mahasiswa Adaptasi Era Society 5.0 - Kuliah Umum oleh Menteri BUMN RI
• SAH ! Pertama di Sumatera Utara, UNPRI buka Prodi Sarjana Design Komunikasi Visual. - Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer, Program Studi Sarjana Design Komunikasi Visual (DKV)
• Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia Raih Akreditasi A - Program Studi Sarjana Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter
• UNPRI Rangking 4 Universitas Swasta Terbaik di Sumut -